Kegiatan
Mohom selama kondisi darurat KLB Covid 2019, Mohon menginput rekam kehadiran pada link berikut
Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga ALLAH SWT melindungi kita dan keluarga kita semua dalam kondisi sehat wal afiat. Amin
Laporan Auidit SPI Semester II Juli sd Desember 2019 silajak klik Audit Semester II
Laporan Audit SPI Semester I Januari sd Juni 2019 silahkan klik Audit Semester I 2019
Belajar IKU di SPI UIN Walisongo Semarang
Sering kita dengar seorang pimpinan di suatu instansi pemerintah mengatakan; ³kitaberhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat´, ataupun ³kita sukses meningkatkankinerja organisasi´. ³Kalimat tersebut bagi pimpinan organisasi pemerintah tentu punya alasan.Tetapi, apakah ada ukuran ataupun indikator yang menjadi dasar pengukuran sukses ataugagalnya sebuah organisasi dalam melayani masyarakat ?. Berikutnya, bagaimana standar danproses penetapannya ? Sesungguhnya bila seorang leader mengatakan berhasilmengembangkan kinerja organisasi ataupun meningkatkan pelayanan, tentu ada alasan logisdan normative yang dapat diterima bahwa organisasi tersebut meningkat kinerjanya.Dalam konsep
New Public Management (NPM) birokrasi pemerintah sebagai pemberipelayanan kepada masyarakat dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result) dibandingkan dengan sekedar control terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhanterhadap prosedur (Akizuki, 2004). Penekanan terhadap ³hasil´ merupakan kritik dan perbaikanatas ³konsep lama´ dari public management yang kurang relevan, untuk diterapkan padamasyarakat yang menuntut perbaikan kinerja. Dalam perspektif NPM, konsep lama birokrasicenderung sentralistik dan lebih berorientasi input dan proses, dinilai telah menjauhkanpelayanan birokrasi dari kebutuhan masyarakat. Salah satu konsep NPM tersebut adalahindikator kinerja keberhasilan lembaga public.Tulisan berikut mencoba menelusuri langkah-langkah penyusunan indikator kinerja di lingkungan instansi pemerintah sebagai dasar pijakanpengukuran kinerja oranisasi